PBB adalah pajak kebendaan atas bumi dan/atau bangunan yang dikenakan terhadap WP O.P atau badan yang secara nyata memiliki hak dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau bangunan tersebut.

OBJEK PBB:
UU PBB Pasal 1 ayat 1
-> Bumi ialah tanah, perairan dan tubuh bumi yang ada di dalamnya

UU PBB Pasal 1 ayat 2
Bangunan ialah konstruksi teknik yang ditanamkan pada bumi di wilayah Indonesia.
Yang termasuk bangunan yaitu:

• Jalan lingkungan sekitar kompleks mis: hotel, mall, pabrik yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks
• Jalan tol
• Pagar mewah, tinggi > 1,5 m, panjang 120 m (tergantung bahannya juga, kec: bambu tidak termasuk)
  
• Kolam renang
• Tempat olahraga
• Taman mewah (rumah, mall yang dibuat secara permanen, membandingkan besar rumah dengan panjang dan lebar taman)
  
• Dermaga
• Kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
• Fasilitas yang memberikan manfaat (Profit oriented)

NON - OBJEK PAJAK:
UU PBB Pasal 3 ayat 1

• untuk kepentingan umum tanpa mencari keuntungan, mis: rumah ibadah, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi, dll
• untuk kuburan, peninggalan sejarah atau yang sejenis
• hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembangan yang dikuasai oleh desa, tanah negara yang belum dibebani suatu hak
• perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik
• badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan (mis: IMF, PBB, dll)

SUBJEK PBB:
UU PBB Pasal 4 ayat 1 dan 3

• yang memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan
• mempunyai hak atas suatu bumi
• memiliki, menguasai atas bangunan

UU PBB Pasal 4 ayat 2
WP adalah Subjek Pajak yang dikenakan kewajiban untuk membayar pajak